Alurnarasi.com - Muarojambi - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Muaro Jambi melontarkan kritik keras terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.
Hal itu disampaikan dalam Rapat Paripurna, Senin 27 Juli 2026, saat membacakan Pendapat Akhir terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025 dan 4 Ranperda lainnya.
Usman Halik, Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, menyoroti dua persoalan utama dalam pengelolaan keuangan daerah.
" Tingginya SiLPA Rp94,6 Miliar adalah lampu kuning. Artinya serapan anggaran masih lemah dan kinerja OPD harus dievaluasi menyeluruh. Lebih parah lagi, hingga pertengahan 2026 realisasi belanja modal baru 2,86%. Ini terlalu lambat. Pemerintah harus segera tancap gas agar pembangunan tidak tertunda dan SiLPA tidak membengkak lagi," tegas Usman Halik.
Menurut Fraksi PDI Perjuangan, realisasi Pendapatan Daerah 2025 memang bagus di angka Rp1,648 Triliun atau 99,77%. Namun realisasi Belanja Daerah hanya Rp1,575 Triliun atau 94,12%.
Kesenjangan ini menunjukkan perencanaan belum optimal dan eksekusi program di lapangan masih lemot.
Selain itu, PDI-P juga mendesak Pemda menindaklanjuti tuntas seluruh temuan BPK, segera mengeksekusi Pokok-pokok Pikiran Dewan 2025, serta memenuhi kebutuhan dasar OPD seperti penambahan armada dan personel Damkar.
Untuk 4 Ranperda yang disahkan, Fraksi PDI-P menitipkan catatan. BUMDes jangan jadi ajang titipan politik dan harus menyentuh petani serta UMKM.
Pengembang juga wajib diawasi ketat dalam pemenuhan PSU 35% dan diberi sanksi tegas jika lalai.
"Kami setuju mengesahkan. Tapi ini adalah cek kosong'. Keberhasilan ada di tangan Eksekutif. Kami akan terus mengawasi agar setiap catatan ini benar-benar dijalankan untuk kepentingan rakyat Muaro Jambi" tutup Usman Halik.(vovi)
Social Plugin