MUARO JAMBI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muaro Jambi kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2025.
Opini WTP tersebut disampaikan bersamaan dengan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI kepada Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi pada 2 Juni 2026.
Pencapaian ini menunjukkan bahwa laporan keuangan Pemkab Muaro Jambi telah disajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta memenuhi aspek kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bupati Muaro Jambi, Bambang Bayu Suseno (BBS), mengungkapkan bahwa keberhasilan meraih opini WTP tahun ini semakin memperkuat rekam jejak positif Kabupaten Muaro Jambi dalam pengelolaan keuangan daerah.
Menurutnya, opini WTP atas LKPD Tahun Anggaran 2025 merupakan raihan ke-12 yang berhasil diperoleh Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi sejak pelaksanaan pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK RI.
“Lebih dari itu, opini WTP tahun ini juga menjadi pencapaian yang istimewa karena merupakan opini WTP ke-10 yang diraih secara berturut-turut. Ini mencerminkan konsistensi pemerintah daerah dalam menjaga kualitas tata kelola keuangan, akuntabilitas pengelolaan anggaran, serta transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah,” ujar Bupati BBS.
Ia menjelaskan, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah yang terus berupaya memperkuat sistem pengendalian internal, meningkatkan kualitas penyusunan laporan keuangan, serta menindaklanjuti berbagai rekomendasi hasil pemeriksaan yang diberikan BPK pada tahun-tahun sebelumnya.
Meski kembali memperoleh opini tertinggi dalam pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah, Bupati menegaskan bahwa hasil pemeriksaan BPK tetap menjadi bahan evaluasi bagi Pemkab Muaro Jambi untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan tata kelola keuangan daerah.
“Opini WTP bukan tujuan akhir, melainkan motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah agar semakin efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,” tegasnya.
Dengan diraihnya opini WTP atas LKPD Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi kembali menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Capaian tersebut diharapkan dapat menjadi fondasi yang kuat dalam mendukung percepatan pembangunan daerah serta peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Kabupaten Muaro Jambi.
Social Plugin