MUARO JAMBI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muaro Jambi kembali menorehkan prestasi membanggakan dalam bidang pengelolaan keuangan daerah. Untuk ke-12 kalinya, Pemkab Muaro Jambi berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Capaian tersebut mendapat apresiasi dari Anggota DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Robinson Sirait, SM. Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Muaro Jambi itu menilai keberhasilan mempertahankan opini tertinggi dari BPK RI menjadi indikator positif atas kualitas tata kelola keuangan daerah yang semakin baik dan profesional.
Menurut Robinson, opini WTP bukan sekadar penghargaan administratif, melainkan cerminan komitmen pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi dalam pengelolaan anggaran.
“Atas nama Fraksi PAN DPRD Muaro Jambi, saya mengucapkan selamat dan memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi yang kembali berhasil meraih opini WTP dari BPK RI. Ini merupakan prestasi yang patut dibanggakan karena menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara profesional dan bertanggung jawab,” ujar Robinson Sirait, Selasa (2/6/2026).
Ia menambahkan, raihan WTP tahun ini memiliki nilai istimewa karena menjadi opini WTP ke-10 yang diraih secara berturut-turut oleh Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Sementara secara keseluruhan, penghargaan tersebut merupakan raihan WTP ke-12 sejak BPK RI melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.
Robinson juga menyampaikan apresiasi kepada Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno dan Wakil Bupati Muaro Jambi Junaidi H. Mahir atas komitmen dan kepemimpinan dalam menjaga kualitas tata kelola pemerintahan yang baik.
Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kerja keras seluruh perangkat daerah yang secara konsisten melakukan pembenahan sistem pengendalian internal, meningkatkan kualitas penyusunan laporan keuangan, serta menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK pada tahun-tahun sebelumnya.
“Capaian ini lahir dari kerja bersama seluruh perangkat daerah yang terus melakukan perbaikan dan pembenahan. Keberhasilan mempertahankan opini WTP selama bertahun-tahun menunjukkan adanya komitmen yang kuat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel,” katanya.
Meski demikian, Robinson mengingatkan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir dari pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, keberhasilan tersebut harus mampu diterjemahkan menjadi peningkatan kualitas pelayanan publik dan percepatan pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Ia menegaskan bahwa setiap anggaran yang dikelola pemerintah daerah harus memberikan dampak nyata terhadap pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Prestasi ini tentu harus dipertahankan. Namun yang lebih penting adalah bagaimana pengelolaan keuangan yang baik dapat berdampak langsung terhadap percepatan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Muaro Jambi,” tegasnya.
Dengan keberhasilan meraih opini WTP ke-12, Kabupaten Muaro Jambi kembali menunjukkan konsistensinya sebagai salah satu daerah yang mampu menjaga kualitas pengelolaan keuangan secara berkelanjutan. DPRD berharap capaian tersebut menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kinerja dan menghadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
Social Plugin