MUARO JAMBI – Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Muaro Jambi, Bambang Bayu Suseno, bersama Ketua DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Aidi Hatta, dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi pada Selasa, 2 Juni 2026.
Meski mengapresiasi capaian tersebut, Ketua DPRD Muaro Jambi Aidi Hatta menegaskan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir dalam pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, hasil pemeriksaan BPK harus dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
“LHP BPK adalah cermin bagi pemerintah daerah. Jika masih terdapat catatan atau kekurangan, maka itu harus menjadi bahan perbaikan bersama. DPRD siap menjalankan fungsi pengawasan agar setiap rekomendasi BPK dapat ditindaklanjuti secara maksimal,” ujar Aidi Hatta.
Ia menilai masyarakat pada dasarnya tidak hanya melihat capaian administratif berupa opini WTP, melainkan lebih menitikberatkan pada manfaat nyata yang dirasakan dari penggunaan anggaran daerah.
“Masyarakat ingin melihat hasil konkret dari pengelolaan keuangan daerah. Infrastruktur yang baik, layanan kesehatan yang memadai, serta fasilitas pendidikan yang berkualitas merupakan bentuk nyata yang diharapkan masyarakat,” katanya.
Sebagai lembaga pengawas, DPRD Muaro Jambi berkomitmen untuk mengawal pelaksanaan seluruh rekomendasi yang diberikan BPK RI. Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah memperkuat evaluasi terhadap penggunaan anggaran agar temuan-temuan yang menjadi catatan pemeriksa tidak kembali terulang pada tahun-tahun berikutnya.
Menurut Aidi, setiap program dan kegiatan yang dibiayai melalui APBD harus memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Oleh karena itu, DPRD akan terus memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi.
Selain melalui rapat-rapat kerja, DPRD juga akan meningkatkan pengawasan langsung ke lapangan guna memastikan pelaksanaan program pembangunan berjalan sesuai perencanaan serta menjawab kebutuhan masyarakat.
“Kami ingin pengawasan benar-benar menyentuh kondisi riil di lapangan. Aspirasi masyarakat harus menjadi dasar dalam setiap evaluasi dan pengambilan kebijakan,” tegasnya.
Aidi Hatta juga menekankan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah hanya dapat dicapai apabila seluruh unsur pemerintahan bekerja secara harmonis dan saling mendukung sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing.
“Ketika pemerintah daerah terus melakukan pembenahan dan DPRD menjalankan fungsi pengawasan secara optimal, maka manfaat pembangunan akan semakin dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa laporan keuangan daerah bukan sekadar dokumen administrasi, melainkan bentuk pertanggungjawaban atas amanah masyarakat yang dipercayakan melalui pengelolaan APBD.
“Setiap anggaran yang dikelola pemerintah daerah harus dipertanggungjawabkan dengan baik karena berasal dari rakyat dan harus kembali untuk kepentingan rakyat,” katanya.
Karena itu, DPRD Muaro Jambi menegaskan akan terus mengawal seluruh proses pengelolaan keuangan daerah serta memastikan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK menjadi dasar dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Di akhir keterangannya, Aidi Hatta mengajak seluruh pihak menjadikan raihan opini WTP sebagai motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah.
“Mari jadikan capaian ini sebagai dorongan untuk terus berbenah. Dengan tata kelola yang baik, pembangunan yang tepat sasaran, dan pengawasan yang kuat, manfaatnya akan kembali kepada masyarakat Muaro Jambi,” pungkasnya.
Social Plugin