MUARO JAMBI – Gubernur Jambi, Al Haris, menghadiri rapat pembahasan batas wilayah antara Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Muaro Jambi yang digelar di Orchardz Hotel Jayakarta, Senin (18/5/2026).
Rapat tersebut turut dihadiri Direktur Toponimi dan Batas Daerah Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bupati Muaro Jambi, perwakilan Pemerintah Kabupaten Batang Hari yang diwakili Sekretaris Daerah, serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Dalam keterangannya usai rapat, Gubernur Al Haris menyampaikan bahwa pembahasan mengenai batas wilayah kedua kabupaten telah menghasilkan kesepakatan bersama. Selanjutnya, keputusan akhir mengenai penetapan tapal batas akan diserahkan sepenuhnya kepada Kementerian Dalam Negeri.
“Hari ini kami khusus membahas tentang tapal batas Batang Hari dan Muaro Jambi. Keduanya sudah ada kesepakatan dan sepenuhnya menyerahkan keputusan kepada Kemendagri,” ujar Al Haris.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Batang Hari maupun Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi telah berkomitmen untuk menerima hasil keputusan yang nantinya ditetapkan oleh Kemendagri sesuai ketentuan yang berlaku.
“Keduanya sepakat, apa pun keputusan dari Kemendagri nantinya akan diterima dan tetap mengawal pembangunan di daerah masing-masing,” katanya.
Menurut Al Haris, proses pembahasan berlangsung dengan baik, terbuka, dan kondusif. Seluruh pihak yang hadir menunjukkan komitmen untuk menyelesaikan persoalan batas wilayah melalui mekanisme yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
Ia juga memastikan bahwa tidak terdapat kendala berarti dalam proses pembahasan yang dilakukan antara kedua pemerintah daerah.
“Saya kira ini tidak ada masalah. Kami juga akan menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait apa yang nantinya menjadi keputusan dari Kemendagri,” ujarnya.
Penyelesaian batas wilayah antara Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Muaro Jambi dinilai penting untuk memberikan kepastian administrasi pemerintahan, mendukung perencanaan pembangunan, serta mencegah potensi sengketa wilayah di masa mendatang.
Pemerintah Provinsi Jambi berharap keputusan yang nantinya ditetapkan Kemendagri dapat menjadi solusi terbaik bagi kedua daerah sekaligus memperkuat sinergi pembangunan di Provinsi Jambi.
Social Plugin