MUAROJAMBI — Bupati Muaro Jambi, Dr. Bambang Bayu Suseno, S.MM., M.Si menghadiri kunjungan kerja Reses Komisi II DPR RI di Provinsi Jambi, Jumat (20/02/2026). Kegiatan tersebut menjadi forum strategis memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.
Rombongan Komisi II DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dr. Dede Yusuf Macan Effendi, S.T., M.I.Pol, bersama anggota Taufan Pawe dan Azis Subekti. Kehadiran rombongan disambut langsung oleh Gubernur Jambi Al Haris, jajaran Komisaris dan Direksi Bank Jambi, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, serta para bupati dan wali kota se-Provinsi Jambi.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah isu strategis dibahas, di antaranya pengawasan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), penguatan tata ruang wilayah, serta penanganan konflik agraria yang menjadi perhatian bersama antara pemerintah pusat dan daerah.
Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno menyampaikan apresiasi atas kunjungan kerja Komisi II DPR RI yang dinilai sebagai bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap daerah.
“Kunjungan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mendorong pembangunan yang lebih optimal,” ujar Bupati.
Dalam sambutannya, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyampaikan bahwa Komisi II DPR RI saat ini tengah merencanakan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang BUMD guna memperkuat regulasi serta manajerial perusahaan daerah.
Ia menekankan pentingnya tata kelola BUMD yang profesional, transparan, serta berbasis kinerja agar mampu memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian daerah.
Selain itu, Komisi II DPR RI juga menyoroti peran strategis bank daerah dalam mendukung pembiayaan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pengelolaan BUMD diharapkan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta bebas dari kepentingan non-profesional.
Berdasarkan paparan Kementerian Dalam Negeri, dari sekitar 1.200 BUMD di Indonesia, kurang dari 40 persen dinilai dalam kondisi sehat, sementara sekitar 25 persen berada dalam kategori baik.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Bambang Bayu Suseno berharap kunjungan kerja Komisi II DPR RI dapat mendorong peningkatan tata kelola BUMD yang lebih profesional dan berorientasi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ia juga menyoroti tantangan utama daerah, yakni penguatan sumber daya manusia serta dukungan regulasi yang lebih kuat.
“Kami mengusulkan agar RUU tentang BUMD memuat ketentuan yang lebih mandatori terkait penguatan permodalan serta keberpihakan kepada BUMD daerah. Selain itu, diperlukan skema insentif bagi perusahaan besar agar turut memperkuat BUMD,” pungkasnya.
Social Plugin